PERJALANAN DINAS KEGIATAN KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN JDIH KE BIRO HUKUM

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sampai di Biro Hukum Sekretriat Daerah Provinsi Aceh bertemu dengan Bapak Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. bersama pejabat dan staf di biro hukum. Kemudian tim dari Kanwil Kemenkumham Aceh membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Selanjutnya Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh untuk menjelaskan beberapa pernyataan terkait tugas dan fungsi Subbidang DIH pada Kantor Wilayah Aceh juga maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan koordinasi dan konsultasi JDIH tersebut.

Kegiatan tersebut membicarakan beberapa hal diantaranya adalah masalah pelayanan  informasi  hukum  kepada  masyarakat,  pengelolaan  website  JDIH,  danPerpustakaan   Hukum   yang   dimiliki   oleh   Pemerintah   Aceh.   Dalam   kegiatan koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.   Bahwa Jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum di Pemerintah Aceh sudah ada website yang sudah terintergrasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Hal ini sama dengan data yang ada dalam Matriks Evaluasi Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I.;

2.   Bahwa Pemerintah Aceh sudah mengintegrasikan beberapa website yang ada di kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh, tetapi ada dua kabupaten/kota yang belum terintegrasi dengan pemerintah Aceh yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.

3.   Bahwa sebelumnya  Pemerintah  Aceh  berkeinginan  bahwa semua website yang sudah terintergarsi dengan website JDIH Pemerintah Aceh juga terintegrasi dengan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, namun setelah dilaksanakan ternyata ada hal-hal yang berbeda, sehingga tidak secara otomatis dapat dilaksanakan.

4.   Bahwa  Pemerintah  Aceh  sudah  tersedianya  perpustakaan  untuk  umum, namun sekarang tidak aktif.

5. Pemerintah Aceh juga sudah melakukan kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Aceh dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum  dan  HAM  R.I.   untuk  pengelolaan  jaringan   dokumentasi  dan informasi hukum. Kemudian Pemerintah Aceh juga berencana melakukan kegiatan Asistensi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

dengan Kanwil Kemenkumham Aceh. Namun setelah dilakukan konsultasi lebih lanjut, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena salah satu kendalanya yaitu Kanwil Kemenkumham Aceh tidak tersedianya full akomodasi dan transportasi   untuk   para   peserta,   sementara   Pemerintah   Aceh   tersedia, sehingga demi kelancaran acara maka disepakati untuk dilaksanakan dulu kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Kanwil  Kemenkumham  Aceh  dengan Peserta dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyar Kabupaten dan beberapa universitas pada tanggal 2 April 2020. Selanjutnya pada waktu lainnya akan dilaksanakan oleh Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Survey Kepuasan