PEYULUHAN HUKUM DI KANTOR CAMAT KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR

Pada tanggal 14 September 2020 telah dilaksanakan kegiatan ceramah penyuluhan hukum dengan peserta berjumlah 40 orang yang terdiri dari Bapak Kapolsek Peukan Bada, Para Keucik Gampong atau yang mewakili, serta Staf Kantor Camat Kecamatan Peukan Bada Kecamatan Aceh Besar. Kegiatan dibuka oleh Ibu Murni mewakili Bapak Kepala Bidang Hukum diawali dengan pembacaan Alfatihah dilanjutkan sambutan oleh Bapak Camat sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan tersebut.

Kegiatan dilanjutkan  pemaparan materi oleh Bapak Usman, S.Hi., M.H sebagai Narasumber dengan Tema “ Pembentukan Desa/ Gampong Sadar Hukum Dan Sosialisasi Pencengahan Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar’

Bapak Narasumber sebelum memaparkan materi terlebih dahulu memberikan sedikit informasi mengenai covid-19, memberi bimbingan  yang sesuai dengan protokol pengamanan Covid-19. Para perangkat desa  mengikuti anjuran menggunakan masker atau penutup wajah, menjaga jarak aman (physical distancing) minimal semeter saat mengikuti penyuluhan hukum mengingat para keuchik merupakan perwakilan dari setiap gampong yang ada di Kecamatan Peukan Bada, dan diharapkan senantiasa mencuci tangan dengan sabun setiap selesai melaksanakan aktifitas.

Narasumber menjelaskan bahwa Tujuan utama desa/kelurahan sadar hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat serta menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari,

Desa sadar hukum ini merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa  dan  swa- daya, memenuhi kriteria  sebagai  Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/ walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Konsep Desa Sadar Hukum pada Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN. HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa / Kelurahan Sadar Hukum. Hal ini mengingat konsep tersebut merupakan nama program yang dimiliki BPHN resminya sejak tahun 2008. Untuk menjelaskan konsep tersebut, perlu merujuk tahapan yang ditetapkan oleh BPHN melalui peraturan di atas. Tahapan ini dimulai dari Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum. Yang dimaksud dengan Keluarga Sadar Hukum atau biasa disingkat Kadarkum adalah kelompok yang terdiri dari beberapa keluarga yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Setelah suatu desa atau kelurahan memiliki Kadarkum dapat ditingkatkan menjadi Desa Binaan dan kemudian menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum .

Setiap kriteria harus didukung bukti tertulis dari instansi yang berkaitan. Adapun prosedur yang harus ditempuh agar suatu desa atau kelurahan dapat ditetapkan sebagai desa/ kelurahan sadar hukum dari kriteria tersebut tersirat bahwa perilaku warga desa yang menjadi sasaran binaan akan menjadi indikator penetapan Desa Sadar Hukum. Desa yang berhasil mencapai status sebagi Desa Sadar Hukum akan memperolah  penghargaan  Anubhawa Sasana Desa .

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum.

Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:

  1. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu desa/kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan.
  2. Usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Bupati/ Walikota/Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM.
  3. Bupati/Walikota menetapkan dengan surat keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan
  4. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
  5. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

 

Selain mengenai desa sadar hukum narasumber juga menjelaskan mengenai Qanun Nomor 9 tahun 2018 mengenai Adat dan Adat Istiadat. Didalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Perselisihan/Sengketa Ringan ada 18 (delapan belas)  jenis perselisihan/sengketa tersebut dapat dibagi berdasarkan sifat perdata dan pidana. Adapun yang bersifat pidana yaitu : perselisihan dalam rumah tangga, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, penganiyaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), khalwat (mesum), dan perselisihan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Narasumber sebelum membahas lebih lanjut adabaiknya masyarakat tahu apa itu Bantuan hukum. Bantuan Hukum menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 adalah Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Siapa saja yang berhak menerima Bantuan Hukum, yang berhak menerima bantuan adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Organisasi Bantuan Hukumyang ada di seluruh propinsi Aceh ada 21 (dua puluh satu) yang tersebar diseluruh Provinsi Aceh.

 

Survey Kepuasan